PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK 2021 DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK EKONOMI AKIBAT BENCANA NON ALAM PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BOGOR
Untuk implementasi Elektornifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) guna meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah perlu dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Batu Bara.
Merupakan Tindak Lanjut dari Instruksi Bupati Kolaka Nomor 910/3223 Tahun 2017 Tanggal 30 November 2017 Tentang pelaksanaan Transaksi Non Tunai.1. Bahwa setiap penerimaan Daerah oleh bendahara penerimaan Daerah dan bendahara penerimaan yang berupa Pajak Bumi Bangunan perdesaan dan perkotaan, Bea Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan dan Pajak Penerangan Jalan Wajib Menggunakan Transaksi Non Tunai.2. Bahwa setiap Belanja Barang Barang dan Jasa dari Bendahara Pengeluaran dengan minimal transaksi sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah ) wajib melaksanakan transaksi Non Tunai.3. Untuk Belanja Pegawai yang meliputi Gaji ASN , tambahan penghasilan pegawai (TPP), Honor ASN, dan Non ASN penerimaan uang lembur dan insentif wajib melaksanakan transaksi non tunai4. pembayaran gaji dan tunjangan kepada anggota DPRD Kabupaten kolaka melalui Transfer Rekening.5. Berkaitan dengan transaksi Non Tunai, Bank sultra memberikan Fasilitasi pemindahbukuan ke rekening penerima6. Biaya Pemindahbukuan ditanggung oleh penerima.
Perjanjian Kerja Sama antara PD Pasar Kota Kendari dan PT. BUANA MEDIA TEKNOLOGI Tentang Pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi (DAOA DIGITAL)
SISTEM PENDATAAN DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH TERINTEGRASI
1.Membentuk TimPercepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) kabupaten Kolaka Tahun2021.2. Susunan Tim Percepatan dan Perluasan DigitalisasiDaerah (TP2DD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.3. Mereka yang jabatannya sebagaimana dimaksud pada diktumKEDUA karena Tugas dan Jabatannya mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud.