Regulasi

Tata Cara Penggunaan, Penyelenggaraan Dan Penatausahaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penggunaan, Penyelenggaraan Dan Penatausahaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

SK Bupati Ttg Penetapan Peta jalan Implementasi ETPD Kab. Nunukan

Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/233/III/2022 Tentang Penetapan Peta jalan Implementasi Elektronifikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan di tetapkan dengan tujuan sebagai pedoman dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Tim Percepatan dan Perluasan Digitaliasi Daerah Kab. Nunukan untuk mewujudkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

PP BUPATI BANGLI NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN APBD

PETA JALAN IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI PEMERINTAH KOTA TEGAL

bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan DigitalisasiDaerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dan percepatan pelaksanaan ETPD di Kota Tegal, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Tegal tentang Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kota Tegal 

PEMBENTUKAN TP2DD

bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan DigitalisasiDaerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi ElektronifikasiTransaksi Pemerintah Daerah, mengatur tentang struktur dan keanggotaan TP2DDkabupaten/kota

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH DAERAH

bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun2021 tentang TimPercepatan danPerluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota SertaTata CaraImplementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, PeraturanWali KotaNomor 15 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai padaPemerintahKota Tegal perlu ditinjau kembali