Regulasi

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Dalam rangka  melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkanPeraturan Bupati Situbondo tentang Tata CaraPenggunaan dan Penyelenggaraan Kartu KreditPemerintah Daerah dalam Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Bupati tentang pemberian insentif fiskal kepada pelaku usaha Hiburan Diskotik, Karaoke, Kelab malam, Bar, Amndi uap/Spa

Peraturan Bupati tentang pemberian insentif fiskal kepada pelaku usaha Hiburan Diskotik, Karaoke, Kelab malam, Bar, Amndi uap/Spa, sebagai tanggapan terhadap kenaikan signifikan tarif minimum yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Setelah melalui beberpaa prose hearing dan rapat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Bali dengan asosiasi Pengusahs Spa, Rapat Koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri dnegan Pemerintah Kabupaten Kota se Indonesia, serta rapat internal pemerintah Kabupaten, maka sesuai ketentuan pada Peraturan Pemerintah no 35 tahun 2023 sebagai peraturan Pelaksana UU no 1 th 2022 tersebut, dimungkinkan bagi Kepala Daerah untuk memberikan insentif kepada pelaku usaha dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut, Bupati Tabanan menetapkan besaran insentif untuk tarif pajak hiburan tertentu dimaksud dengan memberikan discount atau pengurangan sebesar 25% dari tarif yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2023.

Peraturan Bupati tentang KKPD

PERATURAN BUPATI TABANAN TENTANG OPERASIONAL TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAANKARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah peraturan pelaksanaan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah

PKS ANTARA BPKD PT FORTUNA MEDIATAMA TENTANG PENYEDIAAN LAYANAN BILLING PROVIDER DAN/ATAU BILLING AGGREGATOR UNTUK PEMBAYARAN PAJAK DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA SECARA ONLIEN MELALUI COLLECTING AGENT

PKS ANTARA BPKD PT FORTUNA MEDIATAMA TENTANG PENYEDIAAN LAYANAN BILLING PROVIDER DAN/ATAU BILLING AGGREGATOR UNTUK PEMBAYARAN PAJAK DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA SECARA ONLIEN MELALUI COLLECTING AGENT

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA DAN PT FORTUNA MEDIATAMA TENTANG PENYEDIAAN JASA LAYANAN PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RERTRIBUSI DAERAH SECARA ONLIEN DI KABUPATEN NAGAN RAYA

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA DAN PT FORTUNA MEDIATAMA TENTANG PENYEDIAAN JASA LAYANAN PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RERTRIBUSI DAERAH SECARA ONLIEN DI KABUPATEN NAGAN RAYA