Regulasi

Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik

Bahwa dalam rangka peningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah bagi wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (self assesment), perlu adanya sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Perwali Nomor 56 Tahun 2020 tentang Sistem Online Pajak Daerah Kota Tarakan

Keputusan Bupati Probolinggo Nomor: 973/274/426.32/2021 tentang Pembentukan Tim Pemantau Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2021

Bahwa dalam rangka kelancaran pemantauan penyelenggaraan sistem pelaporan data transasi usaha wajib pajak daerah secara elektronik di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim PemantauPenyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha WajibPajak Daerah Secara Elektronik di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2O21.

Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 01/KEP/BAKEUDA/II/2021

Pembentukan Tim Pejuang Pendapatan Asli Daerah (PENDEKAR) Kota Pangkalpinang (Inovasi)

Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2021

Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dalam rangka upaya mendorong agar para wajib pajak taat untuk membayar piutang Pajak PBB P2.

Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 54 Tahun 2020 tentang Sistem Online Pajak Daerah

Bahwa dalam rangka peningkatan tata kelola transaksi pembayaran pajak daerah yang lebih transparan dan memudahkan wajib pajak untuk membayar kewajibannya serta optimalisasi peningkatan pendapatan daerah pada sektor pajak, perlu dilakukan terobosan dan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sedang berkembang.