Implementasi Transaksi Non Tunai

Peraturan Walikota Kendari Nomor 48 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai atas dasar Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan  Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, Setiap Pendapatan dan Belanja daerah harus secara bertahap dilakukan melalui Transaksi Non Tunai. Serta untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, transfarans dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

Perubahan atas Peraturan Walikota Kendari No. 48 Thn 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai

Perwali Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kendari No. 48 Thn 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai atas dasar adanya penyesuaian terhadap Jenis Pembayaran Belanjan Barang dan Jasa/Modal pada RSUD Kota Kendari

PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH KOTA TOMOHON DENGAN PT. BANK SULUT TENTANG PELAKSANAAN REKENING KAS UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA TOMOHON PADA PT. BANK SULUT

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH KOTA TOMOHON DENGAN PT. BNI (PERSERO) TBK, KANTOR CABANG TOMOHON TENTANG LAYANAN PERBANKAN UNTUK SOLUSI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KOTA TOMOHON

Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Lampung

Surat Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan TP2DD Provinsi Lampung