Regulasi

SK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

Mengatur personil dan tugas tim dalam percepatan dan perluasan digitalisasi daerah Kabupaten Lombok Barat

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 129 Tahun 2019 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai

dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan transparan diperlukan aturan yang mengikat yaitu Transaksi Non Tunai

PERJANJIAN KERJA SAMA PENYEDIAAN LAYANAN PERBANKAN DALAM PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DENGAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. TENTANG PENYEDIAAN LAYANAN PERBANKAN DALAM PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK  DAERAH Nomor : 800/127/Bapenda/2022 dan Nomor: MTA/S.S/PKS/014/2022 yang mengatur koneksi pembayaran pajak daerah secara non tunai dengan menggunakan aplikasi Si Jempol Jari yang terkoneksi dengan perbankan dengan metode pembayaran virtual account.

PERDA PAJAK DAERAH

Mengatur tentang berapa jenis pajak dan tarif yang berlaku

PETA JALAN (ROADMAP) PELAKSANAAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

Keputusan Bupati Luwu Utara tentang Peta Jalan (Roadmap) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 900/Kep.58-Huk/2021

Keputusan Walikota ini dibuat dalam rangka percepatan digitalisasi dan perluasan digitalisasi daerah melalui pengembangan elektronifikasi pemerintah daerah dan melaksanakan amanat keputusan presiden nomor 3 tahun 2021 tentang satuan tugas percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah