Regulasi

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Riau, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar resmi dikukuhkan di Balai Serindit Gedung Daerah tanggal 31 Maret 2021. Dengan Pengukuhan TP2DD maka penerapan digitalisasi di pemerintahan segera di mulai.Penerapan digitalisasi ini di utamakan di bidang pelayanan seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Perhubungan (Dishub) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Intinya, penerapan digitalisasi ini berkaitan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bidang pelayanan.TP2DD merupakan forum koordinasi dan harmonisasi para kepala daerah dalam proses digitalisasi PAD.

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2019

Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai

Penyelenggaraan Transaksi Penerimaan Daerah dan Transaksi Pengeluaran Daerah

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transaksi Penerimaan Daerah dan Transaksi Pengeluaran Daerah

Implementasi Transaksi Non Tunai

Penerbitan Peraturan Bupati Kutai Timur tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

Implementasi Transaksi Non Tunai di Kabupaten Pandeglang

Surat Edaran terkait Implementasi Transaksi non Tunai di Kabupaten Pandeglang, menindaklanjuti ketentuan pasal 283 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

SK TP2DD dalam Rangka Pelaksanaan ETPD di Kabupaten Nunukan Tahun 2021

SK TP2DD dalam Rangka Pelaksanaan ETPD di Kabupaten Nunukan Tahun 2021