Regulasi

KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PT2DD KOTA PRABUMULIH

Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 188.45/178/KEP/425.012/2021

Percepatan dab perluasan Digitalisasi Daerah Serta dalam rangka mendukung seluruh Transaksi ekonomi dan efisiensi dalam pengelolaan Fiskal daerah.

Surat Keputusan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Surat Keputusan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 128 Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Bupati Bolaang Mongondow Selatan pada tanggal 5 April 2021. Dimana regulasi tersebut sebagai langkah awal dan upaya Pemerintah Daerah dalam transformasi dan penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

PERJANJIAN KERJASAMA OPTIMALISASI PENERIMAAN SECARA NON TUNAI

PERJANJIANKERJASAMA ANTARA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DENGAN PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH NOMOR : 800/424/Bapenda/2021 dan NOMOR : SPJ/071/33/50/2021 TENTANG OPTIMALISASI PENERIMAAN  SECARA NON TUNAI YANG MENGATUR UPAYA-UPAYA MENINGKATKAN TRANSAKSI PENERIMAAN PENDAPATAN KEUANGAN SECARA NON TUNAI

PERJANJIAN KERJA SAMA PENYEDIAAN LAYANAN PERBANKAN DALAM PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DENGAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. TENTANG PENYEDIAAN LAYANAN PERBANKAN DALAM PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK  DAERAH Nomor : 800/127/Bapenda/2022 dan Nomor: MTA/S.S/PKS/014/2022 yang mengatur koneksi pembayaran pajak daerah secara non tunai dengan menggunakan aplikasi Si Jempol Jari yang terkoneksi dengan perbankan dengan metode pembayaran virtual account.

PERJANJIAN KERJASAMA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DENGAN BADAN PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK NOMOR : 800/135.3/BAPENDA/2022 dan NOMOR : 56.1/52.01/IV/2022 yang mengatur tentang optimalisasi penerimaan pajak dengan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada wajib pajak sebelum mendapatkan pelayanan administrasi pertanahan dengan melakukan pelunasan terlebih dahulu akan kewajiban pajak PBB-P2